Anggota Komisi IX DPR RI - Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si Jakarta -Anggota Komisi IX DPR RI FPKS, Dr. Hj. Ne...
Anggota Komisi IX DPR RI - Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si
Jakarta -Anggota Komisi IX DPR RI FPKS, Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si prihatin dengan dugaan terjadinya kebocoran data peserta BPJS Kesehatan
yang diperjual-belikan di sebuah forum online. Ia meminta pemerintah dan
pihak berwenang segera menindaklanjuti kasus ini dan tidak membiarkannya
berlarut-larut tanpa kejelasan.
"Jika dugaan jual beli data itu benar, maka ini
bukanlah perkara main-main. Ini menyangkut jaminan perlindungan data
peserta BPJS yang tidak bisa diumbar ke publik, apalagi sampai
diperjual-belikan. Dalam data tersebut pasti terekam
identitas seseorang yang seharusnya terlindungi dengan aman. Pihak
BPJS Kesehatan harus dapat mempertanggungjawabkan masalah ini dengan
benar dan transparan. Pemerintah dan pihak berwenang harus segera
menindaklanjuti kasus ini dan jangan membiarkannya berlarut-larut tanpa
kejelasan, " ujarya, Minggu (23/05/2021).
Masyarakat digemparkan dengan dugaan kebocoran 279 juta data
penduduk di BPJS Kesehatan. Data tersebut berisi NIK, nomor ponsel,
e-mail, alamat, dan gaji, termasuk data penduduk yang telah meninggal
dunia.
Lebih lanjut, Netty mengkhawatirkan kebocoran data
BPJS Kesehatan ini akan menurunkan minat masyarakat untuk menjadi peserta
dan memanfaatkan BPJS Kesehatan dalam program JKN pemerintah.
"Saat ini tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan
sebagai program JKN masih belum memenuhi target. Program sosialisasi masih
digencarkan guna menarik minat masyarakat untuk menjadi peserta mandiri. Dengan mencuatnya kasus ini, tentu akan menurunkan
kepercayaan dan minat masyarakat. Bisa jadi membuat masyarakat semakin skeptis
terhadap BPJS; sudahlah masih banyak masalah dengan pelayanan, sekarang
ditambah dengan isu ketidakamanan data pribadi," kata Wakil Ketua Fraksi
PKS DPR RI tersebut.
Netty juga berjanji akan mendorong segera dilakukannya
investigasi mendalam atas adanya dugaan kebocoran jutaan data peserta BPJS
Kesehatan ini.
"Saya meminta Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja BPJS
Kesehatan agar memanggil jajaran Direksi BPJS Kesehatan guna menjelaskan
kronologi dan duduk permasalahannya secara transparan sehingga muncul dugaan
kasus jual beli data tersebut. Investigasi mendalam penting dilakukan
agar kita tahu apa sebenarnya yang terjadi dan siapa saja yang terlibat dalam
kejadian memalukan ini. Oknum maupun jaringan yang teribat harus menerima
sanksi berat," tandasnya.
Reli Kota Cirebon
M Gilang Ramadhan
COMMENTS