Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si. Jakarta - Program vaksinasi skema gotong royong sudah dimulai sejak Selasa (18/5/2021). Pengadaan vaksinas...
 |
| Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si. |
Jakarta - Program vaksinasi skema gotong royong
sudah dimulai sejak Selasa (18/5/2021). Pengadaan vaksinasi gotong royong ini
diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021.
Pemerintah menetapkan harga tertingginya sebesar Rp439.570 per
dosis untuk satu orang, sehingga untuk dua kali suntik sebesar Rp879.140.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi
program vaksin gotong royong karena diharapkan dapat mengakselerasi herd
immunity, namun menyoal biaya vaksin yang terlalu
mahal.
"Hampir satu juta rupiah untuk dua kali
suntikan itu memberatkan pelaku UMKM. Jika tujuannya untuk membantu
realisasi program vaksinasi nasional sehingga dapat mempercepat terbentuknya
kekebalan kolektif, seharusnya ada mekanisme subsidi bagi mereka yang bergerak
di usaha kecil dan menengah agar dapat mengikuti skema vaksin gotong royong
ini," kata Netty dalam rilis media, Rabu (19/5/2021).
"UMKM memiliki peranan besar dalam
menggerakkan ekonomi nasional. Bahkan di saat pandemi ini sebagian besar mereka
masih bisa bertahan. Jadi sangat disayangkan jika pelaku UMKM tidak
mendapat prioritas dukungan untuk memperoleh vaksin gotong royong. Jangan
sampai vaksin gorong royong hanya dapat diakses oleh korporasi
besar saja," tambahnya.
Kritikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini tepat,
karena berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebesar 64,2 juta orang atau 99,9% dari
jumlah pelaku usaha di Indonesia dengan daya serap tenaga kerja mencapai 117
juta pekerja atau 97% dari total pekerja.
Sementara itu UMKM berkontribusi 61,1% bagi
perekonomian nasional (PDB) dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar
yang jumlahnya hanya 0,01% dari jumlah pelaku usaha.
Netty juga mengingatkan pemerintah agar mengawasi
implementasi program ini di lapangan guna memastikan biaya vaksin tidak
dibebankan kepada para pekerja.
"Vaksin gotong royong ini sesuatu yang sangat
penting dihadirkan di tengah lambatnya realisasi vaksinasi harian. Pemerintah
perlu mengawasi implementasi di lapangan agar tidak terjadi pembebanan
biaya vaksin kepada para pekerja oleh perusahaan dengan segala triknya. Jangan
sampai hak-hak pekerja yang dihilangkan atau dikurangi demi
mengganti biaya vaksin skema gotong royong," katanya.
Terakhir Netty meminta pemerintah lebih sigap dan
transparan dalam penanganan program vaksinasi nasional baik menyangkut
proses pengadaan vaksin, distribusi, dan pencapaian targetnya.
COMMENTS